Perjanjian Kawin

PRENUPTIAL AGREEMENT

Perjanjian Kawin sering disebut dengan Perjanjian Pisah Harta. Disebut demikian karena tujuan dari Perjanjian Kawin adalah pemisahan harta yang diperoleh suami/istri selama perkawinan sehingga tidak ada Harta Bersama diantara suami-istri tersebut.

A marriage agreement is often referred to as a separation-of-assets agreement. It is called this because the purpose of the agreement is to separate the assets acquired by the husband and wife during the marriage, thereby ensuring that no joint marital property exists between them.

Peraturan mengenai Perjanjian Kawin diatur di dalam :

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) No. 69/PUU-XIII/2015
Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Regulations concerning marriage agreements are set forth in:

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) No. 69/PUU-XIII/2015
Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Penting diketahui untuk para calon suami & istri yang membuat Perjanjian Kawin agar mendaftarkan Akta Perjanjian Kawin yang telah dibuat di Kantor Catatan Sipil / Kantor Urusan Agama (KUA) agar Perjanjian Kawin tersebut berlaku bagi Pihak Ketiga. Apabila tidak didaftarkan, maka Perjanjian Kawin tersebut hanya berlaku bagi suami istri itu saja.

Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut mengenai Perjanjian Kawin.

It is important for prospective spouses entering into a marriage agreement to register the executed Marriage Agreement Deed with the Civil Registry Office or the Office of Religious Affairs (KUA) so that the agreement is binding upon third parties. If it is not registered, the Marriage Agreement applies only between the husband and wife.